Jakarta — Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Borobudur, Prof. Heru Subiyanto, menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kelompok IV yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada 2 Desember 2025. FGD ini membahas isu strategis terkait sistem keuangan negara, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial, dengan melibatkan para pakar dari berbagai perguruan tinggi.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan akademisi dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Pelita Harapan (UPH), serta Universitas Borobudur sebagai bagian dari diskusi mendalam dalam rangka penguatan kajian ketatanegaraan dan arah kebijakan nasional.

Dalam forum tersebut, Prof. Heru Subiyanto menegaskan bahwa sistem keuangan negara dan perekonomian nasional pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kebijakan ekonomi tidak seharusnya hanya berorientasi pada pertumbuhan semata, melainkan harus memberikan dampak nyata dan berkeadilan bagi masyarakat luas.

Sementara itu, Dr. Andi Yuliani Paris menyoroti pentingnya melihat keuangan negara dari perspektif green economy, terutama mengingat masih adanya kebijakan perizinan, khususnya di sektor pertambangan, yang belum sepenuhnya memperhatikan aspek lingkungan. Selain itu, Dr. Yuli Indrawati menambahkan bahwa hingga saat ini masih terdapat perdebatan terkait posisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam sistem penyelenggaraan negara.

Keikutsertaan Prof. Heru Subiyanto sebagai narasumber dalam FGD MPR RI ini menunjukkan kontribusi aktif Universitas Borobudur, khususnya Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, dalam memberikan pemikiran akademik dan rekomendasi strategis bagi perumusan kebijakan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan.